Rd. Rofik
Latar Belakang Konflik
Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik, sebagai salah satu situs bersejarah dan destinasi wisata religi penting di Jawa Timur, telah menjadi arena konflik berkepanjangan antara dua pihak yang merasa memiliki hak pengelolaan. Konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun ini melibatkan Yayasan Makam Sunan Giri di satu sisi, dan Perkumpulan Keluarga Besar Keturunan Kanjeng Sunan Giri beserta Ahli Waris Juru Kunci Makam Sunan Giri (yang dikenal sebagai Kaum Giri) di sisi lain.
Perselisihan ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan warisan budaya dan religius, di mana aspek historis, genealogis, dan administratif saling bersinggungan. Makam Sunan Giri, sebagai tempat peristirahatan terakhir salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa, memiliki nilai spiritual dan ekonomi yang tinggi, sehingga wajar jika berbagai pihak merasa berkepentingan dalam pengelolaannya.
Proses Mediasi dan Penyelesaian
Terobosan penting terjadi pada Selasa, 19 Agustus 2025, ketika kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang difasilitasi di Kantor Kecamatan Kebomas. Mediasi ini dipimpin langsung oleh Camat Kebomas, Tri Joko Efendi, dengan dukungan penuh dari Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Kebomas dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kebomas.
Kehadiran berbagai stakeholder dalam proses mediasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan pengembangan sektor pariwisata religi di kawasan tersebut. Pendekatan mediasi dipilih sebagai alternatif yang lebih bijaksana dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum yang berpotensi memperpanjang konflik.
Hasil Kesepakatan
Kesepakatan damai yang dicapai menghasilkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Poin utama dari kesepakatan tersebut adalah pengintegrasian empat anggota Kaum Giri ke dalam struktur kepengurusan Yayasan Makam Sunan Giri. Langkah ini merepresentasikan pendekatan inklusif yang mengakomodasi kepentingan kedua pihak yang bertikai.
Camat Tri Joko Efendi menjelaskan bahwa hasil mediasi ini akan dibawa ke DPRD Gresik untuk mendapatkan pengakuan resmi atas tercapainya perdamaian. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan ulang struktur kepengurusan Yayasan Makam Sunan Giri dengan memasukkan empat perwakilan yang diusulkan oleh Kaum Giri.
Visi Pengembangan Holistik
Salah satu aspek menarik dari penyelesaian konflik ini adalah visi jangka panjang yang disampaikan oleh Camat Tri Joko. Beliau menekankan pentingnya Yayasan Makam Sunan Giri untuk tidak hanya fokus pada makam utama, tetapi juga mengembangkan seluruh kawasan Giri Raya yang mencakup situs-situs keluarga besar Sunan Giri.
Pendekatan holistik ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata religi di kawasan tersebut dengan menjadikan seluruh area sebagai destinasi terpadu. Dengan demikian, pengunjung tidak hanya dapat berziarah ke makam Sunan Giri, tetapi juga menjelajahi jejak-jejak sejarah keluarga besar tokoh penyebar Islam ini.
Dampak Positif Bagi Masyarakat
Penyelesaian konflik ini diharapkan akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat setempat. Pengembangan kawasan wisata religi yang terintegra dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Masyarakat sekitar dapat terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi pendukung, mulai dari penyediaan akomodasi, kuliner khas, hingga kerajinan tangan sebagai oleh-oleh.
Selain itu, pengelolaan yang lebih profesional dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pengunjung, sehingga reputasi Makam Sunan Giri sebagai destinasi wisata religi semakin menguat. Hal ini pada gilirannya akan menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Pelajaran dari Resolusi Konflik
Keberhasilan penyelesaian konflik pengelolaan Makam Sunan Giri memberikan beberapa pelajaran berharga dalam manajemen konflik, khususnya yang berkaitan dengan warisan budaya dan religius. Pertama, pentingnya peran mediator yang netral dan dipercaya kedua belah pihak. Kedua, pendekatan inklusif yang mengakomodasi kepentingan semua stakeholder terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan zero-sum.
Ketiga, dukungan institusi formal seperti pemerintah daerah dan organisasi keagamaan sangat penting dalam memberikan legitimasi terhadap hasil kesepakatan. Keempat, visi jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan bersama dapat menjadi katalisator untuk mencapai kesepakatan.
Tantangan ke Depan
Meskipun kesepakatan telah tercapai, implementasinya tentu tidak
akan bebas dari tantangan. Penyusunan struktur kepengurusan baru memerlukan komunikasi yang intensif dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Perlu juga disusun mekanisme pengambilan keputusan yang efektif untuk mencegah munculnya konflik internal di masa depan.
Dari sisi pengembangan kawasan, diperlukan perencanaan yang matang dan investasi yang memadai untuk mewujudkan visi destinasi wisata religi terpadu. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, fasilitas pendukung, dan program promosi yang efektif.
Kesimpulan
Gus Fik memberikan pernyataan : " Penyelesaian konflik pengelolaan Makam Sunan Giri melalui mediasi damai merupakan contoh positif bagaimana perselisihan yang rumit dapat diselesaikan melalui pendekatan dialog dan kompromi. Kesepakatan yang dicapai tidak hanya mengakhiri konflik berkepanjangan, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan kawasan yang lebih optimal."
"Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model bagi penyelesaian konflik serupa di tempat lain, sekaligus menunjukkan komitmen semua pihak untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya dan religius bangsa. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, Makam Sunan Giri berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan di Indonesia yang dapat memberikan manfaat spiritual dan ekonomi bagi masyarakat luas." pungkas Gus Fik yang juga merupakan pecinta dan pemerhati sejarah.
